
GERAKAN
MAHASISWA
Sebagai salah satu output dari Simposium Hukum Nasional 2014, para delegasi dan SHN 2014 menggagas berbagai gerakan untuk mendorong peran pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan kekerasan seksual.
1. Kampanye Stop Kekerasan Seksual
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Pada tanggal 7 Desember 2014, delegasi Universitas Padjadjaran bersama dengan BEM FH Universitas Padjadjaran melakukan kampanye stop kekerasan seksual di Car Free Day di Dago, Bandung.
2. Sosialisasi Kekerasan Seksual di Kampus
SHN 2014 bersama dengan BEM FHUI 2015 memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di kampus terhadap mahasiswa baru FHUI 2015 melalui konten di dalam Law Student Survival Guide Book yang dibagikan kepada setiap mahasiswa baru.
3. Audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada tanggal 17 Juni 2015 pukul 14.00, SHN 2014 mengadakan audiensi dengan Ibu Ratna Susianawati, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Ibu Rina, Kepala Bagian Hukum. Di dalam audiensi tersebut SHN 2014 menyampaikan hasil tindak lanjut dan melakukan follow up kepada KemenPPPA terkait poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada Diskusi Panel tanggal 21 November 2014 lalu, antara lain:
1. Merekomendasikan KemenPPPA untuk memberikan edukasi kepada pihak-pihak terkait tentang pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban.
2. Melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimum Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercantum di Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010.
3. Meningkatkan peran KemenPPPA dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawahnya.
Hasil dari penyampaian poin-poin tersebut, yaitu:
1. KemenPPPA telah mendorong peran media dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah kasus Angeline.
2. Di dalam berbagai pertemuan internasional, Indonesia diakui sebagai negara dengan perangkat hukum terbaik dan lengkap, salah satunya adalah dengan adanya Standar Pelayanan Minimum. Namun pelaksanaannya masih kurang. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, evaluasi dari unit-unit di daerah-daerah dilakukan lewat Pemerintah Daerah. Selain itu, saat ini KemenPPPA sedang gencar melakukan sosialisasi hotline pengaduan KDRT sehubungan dengan ramainya kasus Angeline. KemenPPPA tidak dapat melakukan sosialisasi secara spesifik kepada setiap unit masyarakat, sehingga mengharapkan peran anak muda untuk berbagian dalam melakukan sosialisasi program KemenPPPA, tidak hanya kekerasan seksual tetapi juga trafficking dan pornografi. Ibu Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencanangkan program One Student Save One Family, yaitu program yang mengharapkan satu anak muda melakukan sosialisasi terkait program KemenPPPA kepada satu keluarga.
3. Adanya UU Perlindungan Anak baru No. 35 Tahun 2014 yang memuat sanksi restitusi dan masuknya RUU PKDRT di dalam Prolegnas. Selain itu, KemenPPPA mendorong dihapusnya Perda-Perda yang mendiskriminasi, termasuk pelaksanaan aturan Khalwat yang disampaikan oleh delegasi dari Universitas Syiah Kuala. Saat ini, KemenPPPA juga melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Millenium Development Goals dan juga kelanjutannya, yaitu Sustainable Development Goals, di mana keduanya memiliki poin kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
![]() | ![]() |
|---|
4. Audiensi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Metro Jaya
Pada tanggal 22 Juni 2015, SHN 2014 mengadakan audiensi dengan Kombes John Hendri, S. H., Kepala Sub Bagian Divisi Penyuluhan Hukum Kepolisian RI. Audiensi ini diadakan sebagai tindak lanjut dari poin-poin rekomendasi tinjauan hukum kekerasan seksual yang disampaikan oleh delegasi SHN 2014 pada acara Diskusi Panel tanggal 21 November 2014.
Poin-poin tersebut adalah:
1. Mengoptimalisasikan Pendidikan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada aparat penegak hukum.
2. Kode etik yang berperspektif korban bagi aparat penegak hukum.
3. Revisi terhadap PP Nomor 2 Tahun 2003 untuk memperberat ancaman pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan seksual.
4. Mengoptimalisasikan penerapan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 dan melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Indonesia.
5. Mempermudah pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, misalnya dengan memasukkan bukti rekam psikologis sebagai alat bukti.
Kombes John Hendri menyampaikan bahwa Polri telah membuat peraturan, kode etik, dan SOP yang melindungi HAM dalam menangani berbagai kasus, misalnya • Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
• Perkap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri
• Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI
Sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tersebut juga telah dilakukan. Jika di dalam penerapannya masih ditemukan banyak penyimpangan, maka masyarakat dapat melaporkan penyimpangan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Kapolda/Kapolres/Kapolsek yang bersangkutan dan oknumnya akan mendapatkan sanksi. Mengenai perubahan hukum dikonsultasikan dengan BPHN.
Kombes John Hendri kemudian mendampingi delegasi dari Universitas Trisakti dan panitia untuk melakukan audiensi dengan AKP Armayni dari Subdit 4 Keamanan Negara Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (penyidik kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sitok Srengenge) dan Ibu Uci dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Subdit Renakta Polda Metro Jaya. UPPA dan setiap penyidik dari Subdit lain selalu berusaha menangani setiap kasus kekerasan seksual sesuai dengan SOP. UPPA telah mempersiapkan metode dan fasilitas dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, seperti ruangan bermain. Kedua penyidik tersebut mengungkapkan bahwa kesulitan yang dihadapi penyidik dalam menangani kekerasan seksual adalah hal pembuktian. Unsur 'kekerasan' sulit dibuktikan karena banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi akibat kekerasan secara psikologis. Ibu Uci menyampaikan bahwa dengan disahkannya R-KUHP yang memuat unsur 'consent', pembuktian akan menjadi lebih mudah dan jumlah laporan akan meningkat. Selain itu, banyak korban yang tidak langsung melakukan visum sehingga bukti terjadinya kekerasan seksual sulit didapatkan. Kasus kekerasan seksual sendiri merupakan kasus yang sangat rumit, sehingga orang-orang yang tidak berperspektif korban akan sulit memahaminya. Sebagai contohnya adalah kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah PSK atau perempuan yang berpakaian terbuka. Pada kasus-kasus ini, masyarakat, bahkan aparat penegak hukum sendiri, cenderung menyalahkan korban. Hal ini, ditambah dengan pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib dan tabu untuk dibicarakan, sehingga banyak korban yang akhirnya tidak mau melaporkan kasusnya.
Oleh karena itu, adanya pembaruan hukum kekerasan seksual dan perubahan paradigma di masyarakat menjadi sangat penting.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
5. Audiensi ke Komnas Perempuan
Pada tanggal 13 Juli 2015, panitia SHN 2014 bersama dengan delegasi Universitas Trisakti mengadakan audiensi dengan Komnas Perempuan terkait tindak lanjut SHN 2014. Audiensi dilakukan dengan Ibu Irawati Harsono (Komisioner Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan), Ibu Christina Yuliwati Purbawati (Koordinator Partisipasi Masyarakat), dan Bapak Elwi Gito (Asisten Kampanye Divisi Partisipasi Masyarakat). Hasil audiensi tersebut adalah:
1. Saat ini Komnas Perempuan sedang menyusun RUU Anti Kekerasan Seksual dan mengusahakan agar RUU ini masuk ke dalam Prolegnas tambahan oleh DPR RI. Prolegnas tambahan ini akan ditentukan oleh sidang DPR pada bulan Oktober 2015.
2. Sampai saat ini, RUU Anti Kekerasan Seksual mengandung poin-poin pencegahan, penanganan, sampai pemulihan korban kekerasan seksual. RUU ini tidak hanya memperbaiki hukum kekerasan seksual secara materiil tetapi juga secara formil. Selain memuat hak-hak korban, RUU ini juga secara spesifik mengatur hak-hak korban anak, hak-hak korban disabilitas, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan poin-poin tinjauan hukum yang dihasilkan oleh SHN 2014.
3. Komnas Perempuan membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menggalang dukungan agar RUU ini dapat masuk ke Prolegnas tambahan. Mahasiswa khususnya dapat membantu dengan memberikan masukan terhadap RUU yang sedang disusun dan membantu memberikan dukungan.
6. Audiensi ke Fraksi Partai Nasdem DPR RI
Pada tanggal 17 September 2015, delegasi Universitas Trisakti, delegasi Universitas Indonesia, dan panitia SHN 2014 melakukan audiensi ke Fraksi Nasdem DPR RI terkait pembahasan R-KUHP. Audiensi dihadiri oleh Bapak Taufiqulhadi sebagai anggota dewan, bersama para tenaga ahli dari Fraksi Nasdem.
Para delegasi menyampaikan poin-poin rekomendasi yang dimuat di dalam tinjauan hukum. Poin-poin rekomendasi yang disampaikan khususnya adalah mengenai substansi materiil dari hukum kekerasan seksual yang terdapat di dalam KUHP. Banyak unsur-unsur dari poin-poin rekomendasi tersebut sudah dimuat di R-KUHP, namun karena R-KUHP belum disahkan sampai sekarang, para penegak hukum akan tetap merujuk pada hukum positif yang berlaku yaitu KUHP. Padahal, KUHP sudah berumur lebih dari 100 tahun dan sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
Fraksi Nasdem menyampaikan bahwa mereka sangat menyambut baik kajian yang telah dibuat oleh mahasiswa. Mereka melihat bahwa kasus kekerasan seksual memang marak terjadi, namun hukum yang mengaturnya sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan tersebut. Oleh karena itu, poin-poin rekomendasi yang disampaikan akan menjadi poin-poin penting yang dapat ditentukan oleh fraksi untuk kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Isian Masalah (DIM). Namun, pembahasan R-KUHP di DPR saat ini masih berada di Bab I sementara pasal yang mengatur kekerasan seksual berada di Bab II. Pengesahan R-KUHP mungkin baru akan dilakukan tiga tahun lagi. Pembahasan tidak dapat dilakukan terburu-buru karena anggota dewan tidak menginginkan produk hukum yang tidak baik. Selain itu, masih banyak dinamika yang terjadi di dalam pembahasan R-KUHP sehingga baik draf yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah maupun usulan perubahan dapat saja ditolak.
Fraksi Nasdem mengajak mahasiswa untuk terus mengawal pembahasan R-KUHP meskipun proses yang dilalui masih panjang. Walaupun begitu, saat ini Fraksi Nasdem juga sudah menerima berkas mengenai RUU Penghapusan Tindakan Kekerasan Seksual dari Komnas Perempuan yang jika berhasil diterima ke dalam Prolegnas 2016, akan membawa perubahan bagi hukum positif kekerasan seksual di Indonesia. Dukungan masyarakat, khususnya mahasiswa, akan sangat membantu masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas yang akan disidangkan pada bulan Oktober nanti.
7. Audiensi ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
Pada tanggal 1 Oktober 2015, SHN 2014 mengadakan audiensi ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR dan diterima oleh Anggota Dewan Partai PKB, Bapak Irmawan beserta para tenaga ahli dari Komisi III.
Panitia SHN 2014 menyampaikan Tinjauan Hukum Kekerasan Seksual yang disusun oleh para delegasi di dalam simposium, khususnya mengenai substansi materiil pasal-pasal di KUHP dan R-KUHP dan urgensi untuk segera mengisi kekosongan hukum kekerasan seksual di Indonesia.
Fraksi PKB menyambut baik hasil tinjauan hukum tersebut dan mengafirmasi bahwa memang sudah banyak perubahan substansi materiil yang terkandung di dalam R-KUHP seperti unsur "bertentangan dengan kehendak", perluasan makna "bersetubuh", dan sanksi minimal. Meskipun begitu, R-KUHP terbaru memang masih belum mengakomodasi keadilan bagi korban kekerasan seksual selain perempuan, seperti laki-laki dewasa maupun transgender. Oleh karena itu, aspirasi dari para mahasiswa terutama yang terdapat di dalam Tinjauan Hukum SHN 2014 akan menjadi masukan yang sangat baik bagi pengisian Daftar Isian Masalah (DIM) R-KUHP PKB.
![]() | ![]() |
|---|
















